Nasib Bobby di Pilkada Diumumkan Pekan Depan – Jarrak POS
Connect with us

Politik

Nasib Bobby di Pilkada Diumumkan Pekan Depan

Published

on

Jakarta – DPP PDIP akan mengumumkan nasib anak dan menantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka serta Bobby Nasution, di Pilkada Solo (Jawa Tengah) dan Medan (Sumatera Utara) pekan depan.

“Saya pastikan dari 11 sampai dengan 18 Juli ini akan diumumkan,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto kepada wartawan saat memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (9/7).

Pria yang karib disapa Pacul itu mengatakan paslon usungan parpol itu di Solo dan Medan akan dikuak bersamaan dengan kandidat wilayah lain yang belum diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Februari 2020 silam.

Lebih jauh, Pacul menyampaikan PDIP membagi menjadi beberapa klaster dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada 2020.

Dia menerangkan klaster pertama adalah wilayah di mana PDIP memperoleh suara di atas 20 persen pada Pemilu 2019 silam. Di sana, kata dia, memungkinkan bagi PDIP untuk mengusung calon sendiri.

Lalu, klaster kedua adalah untuk daerah yang perolehan suara Pemilu antara 10 hingga 20 persen. Pada klaster ini, menurut Pacul, PDIP harus menjalin koalisi dengan partai politik lain untuk mengusung paslo kepala daerah.

Sementara itu, lanjutnya, klaster ketiga adalah daerah yang perolehan suara pemilu PDIP di bawah 10 persen. Menurutnya, di klaster ini PDIP hanya menjadi partai politik pendukung saja.

Untuk diketahui, jalan Gibran dan Bobby hendak mencalonkan diri di Pilkada 2020 berliku. Meski telah mengantongi sejumlah dukungan untuk maju berpolitik pada 2020, anak sulung dan menantu Jokowi itu belum memperoleh dukungan resmi dari PDIP hingga saat ini.

Bobby–yang merupakan suami dari putri Jokowi, Kahiyang Ayu–tercatat telah mendapatkan sinyal dukungan yang kuat dari NasDem, Golkar, dan PAN.

Sementara Gibran sudah pasti mendapat dukungan dari Golkar. Meskipun demikian, Gibran masih terbelit konflik internal antara DPC Solo PDIP dengan DPP PDIP.(cnn)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Hasyim – Tumpak Deklarasi Balon Bupati – Wakil Bupati Simalungun di Kandang Lembu

Published

on

By

SIMALUNGUN – Pasangan,H. Muhajidin Nur Hasyim-Tumpak Siregar resmi mendeklarisikan diri sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Simalungun Pilkada 2020, Senin (3/8/2020) di areal kandang lembu milik keluarga besar balon bupati, di Desa Dolok Malela, Kecamatan Gunung Malela.

Deklarasi dirangkaikan dengan penyerahan hewan kurban,40 ekor sapi dan 20 ekor kambing dan dihadiri sejumlah petinggi Partai Demokrat dan Partai Gerindra.

Pasangan balon bupati dan wakil bupati Simalungun yang merupakan tokoh masyarakat di Kecamatan Gunung Malela dan Bandar resmi diusung Partai Demokrat yang memiliki 7 kursi dan Partai Gerindra dengan 6 kursi.

Ketua Partai Gerindra Simalungun Sastra J Sirait mengatakan pihaknya optimis pasangan Hasyim-Tumpak bakal memenangkan Pilkada Simalungun 2020.

“Partai Gerindra optimis pasangan Hasyim-Tumpak yang keduanya tokoh masyarakat Simalungun, menang di Pilkada Simalungun 2020,” ujar Sastra yang menjabat wakil ketua DPRD Simalungun itu.

Continue Reading

Politik

60 Persen Pemilih Tradisional PDIP Pilih Akhyar

Published

on

By

Medan – Ketua Eksponen 98 PDIP Sumut Gumana Lubis didampingi Ketua Eksponen 98 PDIP Medan Syahri menyebut 60 persen lebih pemilih PDIP akan menjatuhkan pilihannya ke Akhyar Nasution di Pilkada Medan meski Akhyar nantinya maju dari PKS-PD.

‘Kami dari eksponen 98 PDIP melihat para kader hingga pemilih tradisional PDIP di kota Medan tidak mempersoalkan Akhyar didukung partai apa. Ini terjadi karena kader melihat Akhyar dizolimi dan ditelantarkan elit partai hanya karena untuk menyiapkan perahu bagi menantu presiden. Akar rumput kan melihat calon tersebut dipaksakan atau istilah populernya saat ini Bobby itu dikarbit.

Yah wajar kader bereaksi dan dipastikan 60 persen lebih tetap memilih Akhyar ,” tegasnya kepada wartawan, Kamis (30/7)

Gumana menyebut reaksi penolakan terhadap calon titipan tersebut sangat deras. Hal itu mendorong sejumlah kader kemudian mengaktifkan eksponen 98 PDIP sebagai salah satu motor untuk menggalang dukungan dari internal PDIP agar tetap memilih Akhyar Nasution .

Gumana menyebut konsistensi dukungan kader ke Akhyar dilatarbelakangi rekam jejak Akhyar sebagai sosok yang dibesarkan di keluarga marhaen, sederhana, nasionalis, tegas dan pekerja keras.

Akhyar juga dinilai tidak punya keinginan keluar dari PDIP tetapi ia yang ditinggalkan partainya.
“Kami sebagai teman seperjuangan Akhyar di PDIP sangat merasakan kepedihan dan kegalauan hati Akhyar ketika ia maju atas dukungan partai lain.

Tetapi kami tetap mendukungnya karena sesungguhnya perjuangannya itu untuk kota Medan dan untuk negeri kita Indonesia,” tegasnya.

Gumana sendiri sangat prihatin dengan sikap elit partainya yang tidak mau menyahuti aspirasi akar rumput.

Ia heran mengapa DPP terkesan ngotot ingin mengajukan Bobby yang oleh kader PDIP saja mayoritas ditolak

“Bagaimana mungkin Bobby dengan pengalaman yang tidak ada bisa diterima pemilih, sedangkan di internal PDIP saja mayoritas menolak.

DPP kan bisa melihat masyarakat Kota Medan ini mayoritas menolak Bobby. Dimana-mana rakyat itu bilang siapa Bobby ini?” tegas Gumana.

Continue Reading

Politik

Suhendra Prediksi Sengketa Pilkada 2020 Meningkat

Published

on

By

JAKARTA – Pendiri Hadiekuntono’s Institute, Suhendra Hadikuntono,yang juga tokoh intelijen senior, memprediksi sengketa hasil Pilkada 2020 yang akan digelar serentak pada 9 Desember akan meningkat dibanding pilkada-pilkada sebelumnya.

Ia mencatat, hasil Pilkada 2015, dari 264 daerah, lebih dari separuh atau sebanyak 152 calon mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Begitu pun Pilkada 2017, dari 101 daerah, 60 calon kepala daerah mengajukan sengketa.

Sementara untuk Pilkada 2018, hanya 72 sengketa yang diterima MK dari 171 gelaran pilkada.

Menurunnya persentase sengketa pada 2018, menurutnya, dipengaruhi pelaksanaan Pemilu 2019 yang jadwalnya berdekatan.

Perselisihan hasil pilkada berlangsung pada Juli 2018 dan pada saat yang sama dibuka pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD sehingga kandidat memilih menggunakan sumber daya untuk maju dalam Pemilu 2019, daripada bersengketa.

“Sayangnya, belum banyak yang tahu bahwa berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah terjadi peralihan kewenangan penanganan sengketa pilkada dari MK ke Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung (MA),” kata Suhendra Hadikuntono di Jakarta, Jumat (31/7/2020).

Suhendra berpendapat, terdapat kesadaran hukum yang menjadi strategi untuk memenangkan perkara.
Untuk itu,
Hadiekuntono’s Institute akan menggelar sosialisasi peralihan sengketa pilkada dari MK ke TUN MA, menjelang Pilkada 2020.

“Sosialisasi ini menjadi panduan bagi para pengacara atau advokat, calon kepala daerah, pengurus partai politik dan konsultan politik dalam memenangkan sengketa pilkada,” jelas Suhendra.

Sosialisasi, kata Suhendra, akan digelar secara daring atau on line dalam Webinar menggunakan aplikasi Zoom, Selasa (4/8/2020), mulai pukul 16 00 WIB hingga selesai.

Para calon peserta yang ingin mengikuti Webinar ini bisa mendaftar ke website: bit.ly/sosialisasihadikuntono, atau menghubungi nomor telepon selular 08114191220 tanpa dipungut biaya alias gratis.

“Peserta akan mendapat sertifikat,” cetus Suhendra.

Webinar bertajuk “Sosialisasi Nasional Peralihan Kewenangan Sengketa Pilkada dari MK ke MA” ini akan mengulas tuntas hal tersebut.

Pilkada 2020 akan diselenggarakan di 270 daerah, yakni 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati dan 37 pemilihan walikota.

syawal

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 Jarrakposmedan.com