Pandemi Covid, 8328 Calon Jemaah Haji Asal Sumut Batal Berangkat – Jarrak POS
Connect with us

Berita

Pandemi Covid, 8328 Calon Jemaah Haji Asal Sumut Batal Berangkat

Published

on

Medan – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Sumut, HM David Saragih menyampaikan sebanyak 8328 calon Jamaah Haji asal Sumatera Utara batal berangkat menunaikan ibadah haji tahun 2020.

Pembatalan keberangkatan ini adalah tindaklanjut atas keputusan yang dikeluarkan Menteri Agama, Fakhrur Razi yang membatalkan keberangkatan haji tahun 2020 dengan alasan pandemi covid-19.

“Totalnya ada 8328 kuota kita untuk Sumut. Yang sudah melaksanakan pelunasan sebanyak 8132 calon jemaah, sudah 97 persen lebih,” kata David, Selasa (2/6/2020).

David menjelaskan, Sebagai ganti dari pembatalan ini, calon jemaah haji yang sedianya berangkat tahun 2020 dijadwalkan berangkat pada tahun 2021.

“Kalau menurut mekanisme, yang tak jadi berangkat tahun ini berangkat tahun 2021. Yang tahun 2021 berangkat 2022, karena berdasarkan kuota,” ungkapnya.

Terkait adanya kemungkinan penolakan dari calon jamaah haji yang batal berangkat, David menyebut jika pihaknya sudah mengantisipasinya.

“Jika ada masyarakat yang tak menerima, kita tetap berikan arahan melalui para ustadz. Jika ada yang kurang puas, akan dikembalikan pelunasan. Kita akan kembalikan dengan teknisnya melalui Kemenag kab/kota, terus ke Kanwil dan akan usulkan ke Jakarta, itu 100 persen dari dana pelunasan, bukan awal,” Jelasnya

David juga meminta masyarakat agar bisa menerima keputusan ini dengan ikhlas karena keputusan sulit ini diambil dalam rangka menyelamatkan jiwa.

“Jemaah yang sudah mendaftar agar dapat menerima apa yang diputuskan pemerintah. Yakinlah semua ada hikmahnya, ini penyelematan jiwa, ibadah dan penyelamatan jiwa sama pentingnya,” Pungkasnya. (red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

6 Personil Polsek Percut Seituan Akan Jalani Sidang Disiplin

Published

on

By

Medan – Sebanyak 9 orang personil Polisi yang terlibat dalam kasus dugaan penganiayaan Sarpan, Seorang saksi kasus pembunuhan di Polsek Percut Seituan dibebastugaskan dan 6 diantaranya akan menjalani sidang disiplin

“Polda Sumut mengakui tindakan tidak profesional yang dilakukan personel Polsek Percut Sei Tuan, Medan dalam menangani tindak pidana pembunuhan, yang berujung pada penganiayaan terhadap Sarpan. Kita akui caranya salah makanya kita bebas tugaskan 9 oknum. Kemudian kita melakukan pemeriksaan secara mendalam, 6 dinyatakan bersalah,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmadja.

Tatan mengatakan keenam personel itu sedang menjalani isolasi diruang khusu dan dalam waktu dekat akan menjalani sidang disiplin

Ditanya tentang motif penganiayaan terhadap Sarpan, Tatan mengatakan, para pelaku menuding tukang bangunan itu berbelit-belit saat memberikan keterangan.

“Jadi begini, ada 4 orang yang diamankan dari TKP, ya tersangka (Anzar), adiknya, orangtuanya, dan Sarpan, pada saat pemeriksaan keterangan itu berbelit belit,” sebut Tatan.

Terkait laporan polisi yang dibuat Sarpan terkait penganiayaan terhadapnya, kata Tatan, tindak pidana itu tetap akan diproses. “Yang bersangkutan masih akan dirawat, kita tunggu kesiapan beliau. Artiya kita tidak akan mengabaikan laporan polisinya, kita akan tindaklanjuti,” sebut Tatan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sarpan diduga mengalami penyiksaan di Mapolsek Percut Sei Tuan, Medan, ia ditahan di kantor polisi itu selama 5 hari sejak Kamis (2/7).

Saat ditahan, Sarpan mengaku dipukuli dalam keadaan mata tertutup hingga disetrum. Padahal status tukang bangunan ini hanya sebagai saksi kasus pembunuhan terhadap kernetnya, Dodi Sumanto alias Dika. Pembunuhan itu diduga dilakukan Anzar (27), anak pemilik rumah yang sedang mereka renovasi.

Sarpan baru dibebaskan setelah keluarga dan tetangganya berunjuk rasa menuntut pembebasannya di depan Mapolsek Percut Sei Tuan, Senin (6/7). Setelah bebas, dia melaporkan kasus itu ke Polrestabes Medan. (red)

Continue Reading

Berita

HH Akan Segera Dipulangkan

Published

on

By

Medan – Pihak Keluarga dari Artis FTV Dan Selebgram yang terjerat kasus dugaan Prostitusi mengatakan bahwa HH akan segera dibebaskan

Hal ini diungkapkan Salah seorang keluarga HH yaitu Putri Syah saat ditanya awak media di Mapolrestabes Medan, Selasa (14/7)

“Dia baik-baik saja,” katanya

Wanita yang datang bersama dengan kuasa hukum Hana, Machi Ahmad ini juga menyebutkan Setelah ditahan selama 2 hari, HH Akan segera dipulangkan

“Insya Allah pulang hari ini,” ujarnya.

Namun, Terkait pernyataan keluarga tersebut, Pihak kepolisian hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi.

Sebelumnya, personel Satreskrim dan Satintelkam Polrestabes Medan menangkap wanita berinisial HH bersama seorang pria berinisial A di sebuah hotel di Medan pada Minggu (12/7) malam. Ia ditangkap terkait dugaan kasus prostitusi.

Pada saat ditangkap, keduanya dalam kondisi tak berbusana lengkap. Selain kedua orang tersebut, petugas turut mengamankan seorang pria berinisial R yang berperan menjemput Hana di bandara dan mengantarkannya ke hotel.

Pada saat dilakukan penggerebekan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu kotak alat kontrasepsi, dua unit handphone, dan kartu ATM. (red)

Continue Reading

Berita

KPK Amankan Dokumen dari Kantor Bupati Labura

Published

on

By

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik dari penggeledahan di Kantor Bupati Labuhanbatu Utara dan rumah seseorang dari unsur swasta pada Selasa.

“Kegiatan yang dilakukan adalah penggeledahan di beberapa tempat di antaranya Kantor Bupati Labuhanbatu Utara dan rumah Ml alias A (swasta) di Kisaran, Kabupaten Asahan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dari kegiatan tersebut, lanjut dia, diamankan sejumlah dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyidikan saat ini dan sejumlah barang bukti elektronik.

“Berikutnya, penyidik KPK akan segera melakukan penyitaan setelah mendapatkan izin sita dari Dewas KPK,” ujar dia.

Terkait kasus di Labuhanbatu Utara itu, Ali mengatakan tim penyidik KPK sedang melakukan tahap pengumpulan alat bukti terkait penyidikan yang dilakukan KPK atas pengembangan perkara terpidana bekas pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

Namun, kata dia, KPK belum dapat menyampaikan detil kasus dan tersangkanya karena sebagaimana kebijakan pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan.

“Konstruksi perkara dan nama-nama pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan ini akan kami sampaikan lebih lanjut,” tuturnya.

Sebelumnya pada 20 Agustus 2018, KPK sempat memeriksa Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah Sitorus sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo dalam penyidikan kasus suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Saat itu, penyidik KPK mengonfirmasi Khairuddin perihal proses pembahasan dana perimbangan daerah untuk Labuhanbatu Utara dan dugaan aliran dana terkait pengurusan tersebut.

Sebelumnya, Yaya Purnomo telah divonis 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 1 bulan dan 15 hari kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) di sembilan kabupaten.

Yaya Purnomo adalah mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Putusan itu berdasarkan dakwaan pertama pasal 12 huruf a dan pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menurut Hakim, Yaya terbukti dalam dua dakwaan. Dalam dakwaan kedua, Yaya bersama mantan Kepala Seksi DAK Fisik pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Rifa Surya terbukti menerima gratifikasi uang terkait pengurusan DAK Tahun Anggaran 2018 Bidang Kesehatan di Labuhanbatu Utara.

Yaya dan Rifa meminta “fee” dua persen dari anggaran. Diketahui, pagu DAK Labuhanbatu Utara sebesar Rp75,2 miliar dan pencairan DAK RSUD Aek Kanopan sebesar Rp30 miliar.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 Jarrakposmedan.com