Jokowi Minta Pejabat Tunjukkan Keberpihakan pada Rakyat – Jarrak POS
Connect with us

Nasional

Jokowi Minta Pejabat Tunjukkan Keberpihakan pada Rakyat

Published

on

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta para pejabat negara menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan di tengah pandemi Covid-19. Jokowi mengingatkan penyelenggara negara baik di pemerintah pusat maupun di daerah agar melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok suku, agama, ras, dan antargolongan.

“Tidak henti-hentinya saya mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai daerah untuk terus meneguhkan keberpihakan kita kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, untuk melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok, ras dan agama,” ujar Jokowi saat memberikan amanatnya dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (1/6).

Selain itu, ia juga mengingatkan pejabat negara agar memenuhi kewajibannya untuk melindungi seluruh masyarakat. Jokowi mengatakan, nilai-nilai luhur Pancasila harus dihadirkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat dan juga dalam mengambil kebijakan dan keputusan pemerintah.

Nilai-nilai Pancasila, kata dia, harus terus dihidupkan oleh masyarakat Indonesia, termasuk dalam menghadapi tantangan dan kesulitan selama masa pandemi corona. Jokowi pun bersyukur, dalam menghadapi tantangan tersebut, Pancasila tetap menjadi bintang penjuru untuk menggerakkan seluruh masyarakat agar bersatu, meningkatkan kepedulian, dan kegotongroyongan.

“Saya juga mengajak seluruh elemen bangsa di manapun berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote untuk terus memperkokoh tali persatuan dan persaudaraan, saling membantu, saling menolong dan saling bergotong royong,” ujarnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Manajer Artis Akui Kerap Terima Tawaran dari Hidung Belang

Published

on

By

JAKARTA – Kasus prostitusi masih terus mewarnai industri hiburan Indonesia, menyusul tertangkapnya artis FTV Hana Hanifah di Medan, Sumatra Utara. Diminta tanggapannya mengenai hal itu, Dianita Tiastuti yang bekerja sebagai manajer artis pun tak menampik ia sering menerima tawaran prostitusi berkedok pekerjaan untuk artis-artis di bawah naungannya, yang datang dari para pria hidung belang.

“Bahasa mereka itu halus, ‘selamat pagi mbak Dian, saya asisten bapak ini. Bapak besok ulang tahun boleh kita bila bla bla bla. Caranya itu macam-macam. Ada asistennya yang hubungi, ada ajudannya. Bilang nanti ketemu di hotel, itu macam-macam sekali,” kata wanita yang akrab disapa Dian, Selasa (14/7).

“Tiba-tiba ajak meeting di hotel, aku sudah cium gelagat nggak enak pasti ini mau macam-macam. Itu kelihatan dan itu banyak sekali,” tambah Dian.

Dian yang kini menjadi manajer dari sejumlah nama artis, seperti Olivia Jensen, Ibnu Jamil, hingga Laura Basuki itu menjelaskan sejak awal sudah berkomitmen dengan artis yang berada dalam naungannya untuk tidak menerima tawaran tersebut. “Cuma komitmen aku sama artis, aku tahu artis aku tidak akan terima. Itu karena komitmen kita di awal. Sekarang melihat banyak kejadian kayak gitu, aku yakin itu balik lagi ke perjanjian kerja sama antara manajer dan artisnya,” ujar Dian.

Dia mengatakan bahwa banyak celah yang bisa dilakukan para pria hidung belang untuk menggoda atau menawari melakukan prostitusi kepada para artis. “Mungkin saja manajernya tidak tahu artisnya colongan main sendiri. Artisnya sendiri yang tiba-tiba follow up, atau dikontak langsung karena pergaulan, ada juga yang melalui manajernya itu semua tidak bisa dikontrol,” kata dia.

Meski demikian, Dian tak menyalahkan para artis yang memilih untuk menerima tawaran prostitusi dengan segala pertimbangan dan konsekuensi yang ditanggung. “Tapi balik lagi ada artis yang baik dan ada artis yang memilih jalan hidup seperti itu. Sebenarnya tidak bisa disalahkan juga, itu hak orang masing-masing,” imbuhnya.

Continue Reading

Nasional

Ini Tiga Langkah Jitu Agar Bisa Segera Beralih ke Zona Hijau

Published

on

By

Penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 masih terjadi di Indonesia. Menurut data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), negara dengan kasus positif dan kematian terbesar akibat COVID-19 antara lain Amerika Serikat, Brazil, Peru, India dan Rusia. Kendati demikian, hal ini tidak menjadikan Indonesia lengah tetapi justru semakin waspada.

Kerja sama dan gotong royong semua pihak harus terus dilakukan dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Upaya yang dilakukan secara bersama-sama itu sekaligus membuat Indonesia dapat mencapai angka kesembuhan sekitar 50 persen dari seluruh total kasus positif COVID-19. Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat angka kesembuhan per 13 Juli 2020 mencapai 36.689 orang.

Selain itu, Tim Pakar Gugus Tugas Nasional juga mencatat perkembangan zonasi risiko kabupaten/kota per 5 Juli 2020, sebanyak 20,2 persen dari 514 kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam zona hijau atau zona tidak tercatat kasus/terdampak COVID-19. Hal ini membuat pemerintah daerah dan masyarakat yang tinggal di zona hijau dapat melakukan aktivitas dengan produktif yang aman COVID-19, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Gugus Tugas Nasional Dokter Reisa Broto Asmoro menjelaskan bahwa dampak negatif dari COVID-19 membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan sehingga mempengaruhi kondisi fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi kesehatan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun kembali produktivitas masyarakat dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Aktivitas masyarakat harus ditingkatkan dengan protokol kesehatan yang ketat, ini yang kita sebut sebagai adaptasi kebiasaan baru,” jelas Dokter Reisa dalam konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta (13/7).

Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentunya akan menghadapi perbedaan dalam upaya beradaptasi dengan kebiasaan baru. Perbedaan luas wilayah dan kepadatan penduduk membuat tingkat risiko dari setiap daerah berbeda-beda.

“Sebagaimana umumnya beradaptasi dengan kebiasaan baru, sebagian dari kita ada yang lebih cepat, ada juga yang membutuhkan waktu lebih,” ungkap Dokter Reisa.

Selanjutnya, Dokter Reisa juga mengajak seluruh daerah yang masih berada di zona merah, orange dan kuning untuk dapat mencontoh daerah yang berada di zona hijau.

“Jadi mari kita contoh daerah yang berhasil mempertahankan dan membuat suatu daerah berada di zona hijau,” ungkapnya.

Dokter Reisa menjelaskan tiga ‘jurus jitu’ bagi daerah-daerah di Indonesia agar mampu berhasil masuk ke zona hijau sehingga aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan dengan produktif namun tetap aman COVID-19.

“Pertama, kerja keras dan pengawasan ketat oleh Gugus Tugas Daerah dan seluruh pimpinan daerah,” ujarnya.

Kedua, kedisiplinan dan kepatuhan seluruh anggota masyarakat. Peraturan yang telah ditetapkan dapat berhasil menekan potensi penularan COVID-19 pada suatu daerah jika didukung dengan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Ketiga, kesadaran bahwa daerah hijau akan membuat masyarakat lebih produktif namun tetap aman COVID-19,” lanjut Dokter Reisa.

Terakhir, Dokter Reisa menambahkan bagi daerah yang berada di zona kuning (risiko rendah), zona orange (risiko sedang) dan zona merah (risiko tinggi), masih harus membatasi beragam aktivitas karena dapat memicu penularan COVID-19. Kerja sama antara pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk melahirkan semangat dalam mencapai keberhasilan suatu daerah dapat menjadi zona hijau. Dengan begitu, beragam aktivitas sosial maupun ekonomi dapat kembali berjalan dengan produktif dan tetap aman COVID-19. (red)

Continue Reading

Nasional

Jokowi Bakal Bubarkan 18 Lembaga Negara

Published

on

By

Jakarta – Presiden Joko Widodo menyatakan bakal membubarkan 18 lembaga negara. Jokowi tak memperinci lembaga negara yang dimaksud, namun ia menyatakan pembubaran akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Dalam waktu dekat ini ada 18,” ujar Jokowi dalam pertemuan dengan media, Senin (13/7).

Jokowi mengatakan, alasan pembubaran lembaga ini salah satunya untuk menekan anggaran. Anggaran bisa dikembalikan ke kementerian maupun ke bagian direktorat.

“Semakin ramping organisasi ya cost-nya kan semakin bisa kita kembalikan. Anggaran, biaya. Kalo pun bisa kembalikan ke menteri kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pake badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi,” katanya.

Mantan wali kota Solo itu menekankan ingin agar lembaga negara yang ada dapat dibuat seefisien mungkin. Dengan demikian, pemerintahan bisa bergerak lebih cepat.

“Saya ingin kapal itu sesimpel mungkin sehingga bergeraknya menjadi cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu,” ucap Jokowi.

“Bolak-balik kan saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede mengalahkan negara yang kecil, enggak. Kita yakini,” imbuhnya.

Jokowi beberapa waktu lalu mengancam akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle para menteri. Ia juga tak segan untuk membubarkan lembaga negara.

Rencana ini juga sempat disinggung Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo. Tjahjo menyebut ada banyak lembaga negara yang potensial untuk dibubarkan oleh pemerintah.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 Jarrakposmedan.com