DPRD Humbahas : Pemkab Di Minta Tidak Buat Masyarakat Panik Terkait Kebijakan Lockdown Terbatas – Jarrak POS
Connect with us

Berita

DPRD Humbahas : Pemkab Di Minta Tidak Buat Masyarakat Panik Terkait Kebijakan Lockdown Terbatas

Published

on

HUMBAHAS – Sejumlah anggota DPRD Humbang Hasundutan meminta pemerintah setempat untuk tidak membuat masyarakat panik dalam situasi Covid 19. Permintaan itu, terkait adanya kebijakan pemberlakukan lockdown terbatas didaerah ini.

Itu disampaikan, Guntur Simamora, Manaek Hutasoit, Moratua Gajah, Bantu Tambunan, Marsono Simamora, Bresman Sianturi didampingi Wakil Ketua DPRD, Labuhan Sihombing, Selasa (31/3) diruangan rapat Sekretaris Dewan bertempat Kantor DPRD Jalan Simpang Tano Tubu, usai rapat terbatas terkait pengawasan kinerja pemerintah khususnya terhadap penanganan Covid-19.

Dikatakan Guntur, DPRD mendukung pemerintah untuk penanganan Covid 19 didaerah ini dengan pemberian wedang jahe, masker dan pengadaan wastafel tempat pencuci tangan. Namun, diharapkan pemerintah tidak membuat kepanikan masyarakat dalam situasi Covid 19.

Menurut dia, saat ini pemerintah telah membuat kepanikan masyarakat Humbang Hasundutan atas diberlakukan lockdown terbatas. Padahal, diketahuinya didaerah ini masih aman biarpun tetap ada kewaspadaan. ” Kita lihat masih aman, tapi tetap waspada,” ucapnya.

Selain kepanikan, Politisi Partai Golkar, Manaek Hutasoit mengharapkan, pemerintah harusnya transparan terkait perkembangan informasi kasus virus corona didaerah ini. Sehingga masyarakat bisa lebih mengantisipasi terhadap virus tersebut.

“ Harus terbuka dan transparan saat memberikan informasi perkembangan, bukan membuat lockdown yang kita rasakan ini sudah membuat kepanikan kepada masyarakat,” kata Manaek.

Menurut Manaek, keterbukaan informasi sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjadi lebih tahu kondisi di daerahnya ini yang sebenarnya. “ Jika informasinya jelas, pasti masyarakat jadi lebih waspada dan hati-hati,” ujar dia.

Manaek mengaku, langkah yang diambil pemerintah saat ini dalam penanganan Covid 19 sudahlah sangat bagus dengan membagikan masker, wedang jahe dan memberikan tempat fasilitas pencuci tangan.

Namun, ia mengaku heran, pembagian masker kenapa hanya dilakukan oleh Bupati bersama sejumlah seperangkat organisasinya (OPD) yang dilakukan secara meranthon kepada masyarakat. Kemudian, pemberian wedang jahe oleh seperangkat kerjanya.

Tanpa ada melibatkan DPRD untuk bersama-sama membagikan sehingga seolah-olah pemerintah yang berperan sendiri. “ Seolah-olah DPRD tidak ada, padahal kami juga ingin, tapi karena kami sebagai sifat pengawasan tidak bisa berbuat. Keluarga saya sendiri saja tidak dapat kebagian masker, jadi kita bingung kemana dibagikan dan kepada siapa,” ujar Manaek.

“ Jadi alangkah baiknya bersama-sama melakukan hal ini, bukan hanya pemerintah saja yang tanggap soal Covid 19, kita juga. Dimasing-masing daerah pemilihan kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat soal Covid 19, tapi kita tidak buat kepanikan kepada masyarakat,” timpal Guntur.

Ditambahkan Manaek, yang ia tahu harusnya pemerintah duduk bersama dengan DPRD membahas bagaimana dalam penanganan Covid 19 ini dilakukan secara cepat dan tepat. Dengan membahas anggaran untuk penanganan Covid 19.

“ Tapi sampai sekarang kita belum ada bahas anggaran untuk Covid 19 ini,” kata Manaek.

Bukan menciptakan lockdown terbatas yang seolah-olah didaerahnya ini sudah menjadi situasi darurat pada Covid 19.

” Tanpa ada kajian yang tepat, padahal sudah ada larangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk tidak ada membuat lockdown tanpa ada kajian yang tepat,” timpal Guntur.

Lebih lanjut Manaek mengatakan , ia melihat pemerintah kelihatannya belum siap mengambil keputusan yang cepat dan tegas. “ Sementara masyarakat menunggu kebijakan yang dianggap dapat memutus penyebaran virus coona,” tutur Manaek.

Sementara itu, dikatakan Bresman sianturi , pemerintah harusnya sudah cepat membuat program penanganan Covid 19 ini dengan menganggarkan alat sarana prasana kesehatan yaitu, rapid test dan disinfektan tablet.

” Ini yang harusnya program pemerintah untuk tanggap penanganan Covid 18, bukan membuat kebijakan yang tidakkita ketahui kajian lockdown terbatas ini,” kata Moratua.

Senada itu juga disampaikan oleh Labuhan soal penanganan cepat Covid 19 soal pengadaan rapid test dan disinfektan tablet. Menurut Politisi dari Partai Hanura, bahwa pengadaan itu sangat diperlukan dari diantara alat pelindung diri (APD) lainnya.

” Rapid test itu segera diadakan , jangan sampai anggaran wedang jahe dan patroli-patroli yang tidak jelas,” ungkap Guntur menimpa.

” Rapid test yang kita butuhkan, kalau termogan itu belum tentu apakah terjangkit itu hanya pengecekkan suhu tubuh,” tambah Labuhan.

Untuk penanganan Covid 19 ini, mereka mendukung pemerintah mengalokasikan anggaran namun tepat sasaran. ” Kita akan segera rapatkan ini dalam pembahasan anggarannya secepat mugkin,” seru mereka.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Kominfo, Hotman Hutasoit sebagai juru bicara pemerintah mengaku tidak dapat menjelaskan terkait kajian kebijakan lockdown terbatas. “ Terkait kajian, saya belum sampai kesitu,”ucap Hotman saat dihubungi.

Disinggung, soal anggaran, Hotman menyebut pemerintah sampai saat ini belum menetapkan berapa jumlah anggaran yang akan dialokasikan ke penanganan Covid 19. Dikarenakan, pemerintah saat ini belum membuat keputusan peraturan tentang konsekuensi mata anggaran dengan dukungan situasi yang dihadapi.

“ Apakah karena siaga darurat atau karena persoalan lainnnya dan ini masih digodok ditim anggaran pemerintah,” katanya.

Pun demikian, biarpun masih penggodokan mata anggaran untuk Covid 19 , pemerintah saat ini sudah mengeluarkan anggaran dalam penanganan Covid 19 dengan pembelian masker, wedang jahe dan alat pelindung diri (APD) yang diambil dari mata anggaran bencana tanggap darutat. “ Saat ini hanya pengadaan masker, wedang jahe termasuk dan pembelian alat pelindung diri dan pengadaan ini diambil dari tanggap darurat dari bencana,”.pungkasnya.(bs).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

6 Personil Polsek Percut Seituan Akan Jalani Sidang Disiplin

Published

on

By

Medan – Sebanyak 9 orang personil Polisi yang terlibat dalam kasus dugaan penganiayaan Sarpan, Seorang saksi kasus pembunuhan di Polsek Percut Seituan dibebastugaskan dan 6 diantaranya akan menjalani sidang disiplin

“Polda Sumut mengakui tindakan tidak profesional yang dilakukan personel Polsek Percut Sei Tuan, Medan dalam menangani tindak pidana pembunuhan, yang berujung pada penganiayaan terhadap Sarpan. Kita akui caranya salah makanya kita bebas tugaskan 9 oknum. Kemudian kita melakukan pemeriksaan secara mendalam, 6 dinyatakan bersalah,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmadja.

Tatan mengatakan keenam personel itu sedang menjalani isolasi diruang khusu dan dalam waktu dekat akan menjalani sidang disiplin

Ditanya tentang motif penganiayaan terhadap Sarpan, Tatan mengatakan, para pelaku menuding tukang bangunan itu berbelit-belit saat memberikan keterangan.

“Jadi begini, ada 4 orang yang diamankan dari TKP, ya tersangka (Anzar), adiknya, orangtuanya, dan Sarpan, pada saat pemeriksaan keterangan itu berbelit belit,” sebut Tatan.

Terkait laporan polisi yang dibuat Sarpan terkait penganiayaan terhadapnya, kata Tatan, tindak pidana itu tetap akan diproses. “Yang bersangkutan masih akan dirawat, kita tunggu kesiapan beliau. Artiya kita tidak akan mengabaikan laporan polisinya, kita akan tindaklanjuti,” sebut Tatan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sarpan diduga mengalami penyiksaan di Mapolsek Percut Sei Tuan, Medan, ia ditahan di kantor polisi itu selama 5 hari sejak Kamis (2/7).

Saat ditahan, Sarpan mengaku dipukuli dalam keadaan mata tertutup hingga disetrum. Padahal status tukang bangunan ini hanya sebagai saksi kasus pembunuhan terhadap kernetnya, Dodi Sumanto alias Dika. Pembunuhan itu diduga dilakukan Anzar (27), anak pemilik rumah yang sedang mereka renovasi.

Sarpan baru dibebaskan setelah keluarga dan tetangganya berunjuk rasa menuntut pembebasannya di depan Mapolsek Percut Sei Tuan, Senin (6/7). Setelah bebas, dia melaporkan kasus itu ke Polrestabes Medan. (red)

Continue Reading

Berita

HH Akan Segera Dipulangkan

Published

on

By

Medan – Pihak Keluarga dari Artis FTV Dan Selebgram yang terjerat kasus dugaan Prostitusi mengatakan bahwa HH akan segera dibebaskan

Hal ini diungkapkan Salah seorang keluarga HH yaitu Putri Syah saat ditanya awak media di Mapolrestabes Medan, Selasa (14/7)

“Dia baik-baik saja,” katanya

Wanita yang datang bersama dengan kuasa hukum Hana, Machi Ahmad ini juga menyebutkan Setelah ditahan selama 2 hari, HH Akan segera dipulangkan

“Insya Allah pulang hari ini,” ujarnya.

Namun, Terkait pernyataan keluarga tersebut, Pihak kepolisian hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi.

Sebelumnya, personel Satreskrim dan Satintelkam Polrestabes Medan menangkap wanita berinisial HH bersama seorang pria berinisial A di sebuah hotel di Medan pada Minggu (12/7) malam. Ia ditangkap terkait dugaan kasus prostitusi.

Pada saat ditangkap, keduanya dalam kondisi tak berbusana lengkap. Selain kedua orang tersebut, petugas turut mengamankan seorang pria berinisial R yang berperan menjemput Hana di bandara dan mengantarkannya ke hotel.

Pada saat dilakukan penggerebekan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu kotak alat kontrasepsi, dua unit handphone, dan kartu ATM. (red)

Continue Reading

Berita

KPK Amankan Dokumen dari Kantor Bupati Labura

Published

on

By

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik dari penggeledahan di Kantor Bupati Labuhanbatu Utara dan rumah seseorang dari unsur swasta pada Selasa.

“Kegiatan yang dilakukan adalah penggeledahan di beberapa tempat di antaranya Kantor Bupati Labuhanbatu Utara dan rumah Ml alias A (swasta) di Kisaran, Kabupaten Asahan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dari kegiatan tersebut, lanjut dia, diamankan sejumlah dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyidikan saat ini dan sejumlah barang bukti elektronik.

“Berikutnya, penyidik KPK akan segera melakukan penyitaan setelah mendapatkan izin sita dari Dewas KPK,” ujar dia.

Terkait kasus di Labuhanbatu Utara itu, Ali mengatakan tim penyidik KPK sedang melakukan tahap pengumpulan alat bukti terkait penyidikan yang dilakukan KPK atas pengembangan perkara terpidana bekas pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

Namun, kata dia, KPK belum dapat menyampaikan detil kasus dan tersangkanya karena sebagaimana kebijakan pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan.

“Konstruksi perkara dan nama-nama pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan ini akan kami sampaikan lebih lanjut,” tuturnya.

Sebelumnya pada 20 Agustus 2018, KPK sempat memeriksa Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah Sitorus sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo dalam penyidikan kasus suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Saat itu, penyidik KPK mengonfirmasi Khairuddin perihal proses pembahasan dana perimbangan daerah untuk Labuhanbatu Utara dan dugaan aliran dana terkait pengurusan tersebut.

Sebelumnya, Yaya Purnomo telah divonis 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 1 bulan dan 15 hari kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) di sembilan kabupaten.

Yaya Purnomo adalah mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Putusan itu berdasarkan dakwaan pertama pasal 12 huruf a dan pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menurut Hakim, Yaya terbukti dalam dua dakwaan. Dalam dakwaan kedua, Yaya bersama mantan Kepala Seksi DAK Fisik pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Rifa Surya terbukti menerima gratifikasi uang terkait pengurusan DAK Tahun Anggaran 2018 Bidang Kesehatan di Labuhanbatu Utara.

Yaya dan Rifa meminta “fee” dua persen dari anggaran. Diketahui, pagu DAK Labuhanbatu Utara sebesar Rp75,2 miliar dan pencairan DAK RSUD Aek Kanopan sebesar Rp30 miliar.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 Jarrakposmedan.com