Eks Direktur Keuangan Jiwasraya Jadi Tersangka – Jarrak POS
Connect with us

Nasional

Eks Direktur Keuangan Jiwasraya Jadi Tersangka

Published

on

Jakarta – Mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi perseroan terbatas itu.

Keduanya secara berturut-turut keluar dari Kantor Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, dengan menggunakan baju tahanan.

Mereka dibawa dengan mobil yang berbeda. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari Harry maupun Heru. Komisaris PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketiganya dibawa ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk ditahan selama 20 hari.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah mengeluarkan surat perintah penyidikan kasus Jiwasraya dengan Nomor: PRINT – 33/F.2/Fd.2/12/ 2019 tertanggal 17 Desember 2019.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi, di antaranya penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial.

Dari jumlah tersebut, 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik, sisanya 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk.

Selain itu, penempatan reksa dana sebanyak 59,1 persen senilai Rp14,9 triliun dari aset finansial. Dari jumlah tersebut, 2 persennya dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja baik. Sementara 98 persen dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk.

Akibatnya, PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

AS Catatkan 68 Ribu Kasus dalam Sehari

Published

on

By

Jakarta – Amerika Serikat mendeteksi lebih dari 68 ribu kasus positif virus corona (Covid-19) baru dalam 24 jam pada Jumat (10/7).

Sejauh ini, penemuan kasus corona baru itu menjadi yang tertinggi dalam sehari di AS dan di dunia selama pandemi corona terjadi sejak Januari lalu.

Lonjakan kasus corona ini sebagian besar terdapat di sejumlah negara bagian yang terletak di barat dan selatan AS. Setidaknya ada enam negara bagian yang mencatat rekor peningkatan virus corona baru dalam sehari yakni Georgia, Utah, Montana, North Carolina, Iowa, dan Ohio.

Berdasarkan data statistik John Hopkins University, per Sabtu (11/7), AS tercatat memiliki lebih dari 3,1 juta kasus corona dengan 133.900 kematian.

Angka tersebut menjadikan AS sebagai negara dengan jumlah kasus corona dan angka kematian tertinggi di dunia.

Sejauh ini New York menjadi negara bagian paling terpapar parah corona dengan 424.263 kasus dan 32.311 kematian.

“Sebagai sebuah negara, ketika Anda membandingkan AS dengan negara lain, saya tidak berpikir Anda akan dapat mengatakan bahwa kita baik-baik saja,” kata Penasihat gugus tugas penanganan virus corona AS, Anthony Fauci, seperti dikutip AFP.

Pakar penyakit menular itu memperingatkan bahwa kasus baru bisa bertambah dua kali lipat menjadi 100 ribu per hari jika pihak berwenang gagal mengambil langkah yang tepat dan cepat untuk mengendalikan penularan Covid-19.

Namun, Presiden Donald Trump tak menghiraukan masukan Fauci. Ia malah menganggap Fauci banyak membuat kesalahan dan dalam penanganan corona di AS.

Trump, yang selalu meremehkan ancaman Covid-19, menganggap penanganan corona AS sudah maksimal. Ia bahkan memutuskan membuka kembali sektor ekonomi dan bisnis ketika lonjakan kasus corona baru di AS masih signifikan.

Trump bahkan berencana membuka kembali sekolah dalam waktu dekat dan melakukan perjalanan ke zona merah di Miami untuk menghadiri kampanye penggalangan dana dan sejumlah acara lainnya.

Sang presiden juga tetap menggelar kampanye pemilihan presiden terbuka di sejumlah wilayah meski mendapat kritikan lantaran dinilai tak mengindahkan protokol kesehatan.

Continue Reading

Nasional

Polri Bantah Pengawasan Longgar Terkait Kuli Disiksa di Tahanan

Published

on

By

Jakarta – Polri membantah bahwa pengawasan di institusinya lemah dalam proses penyidikan perkara. Hal ini menanggapi kasus penganiayaan seorang kuli bangunan yang dipaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan.

“Enggak juga [pengawasan longgar]. Begini, kami kan terkait penyidikan yang jelas sudah ada Perkap (Peraturan Kapolri) soal itu soal manajemen tindak pidana,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (10/7).

Atas kejadian ini, Kompol Otniel Siahaan telah dicopot jabatannya sebagai Kapolsek Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan terhadap kuli itu terjadi di sel tahanan polsek setempat.

Awi memastikan akan terbuka kepada publik terkait proses pemeriksaan lanjutan terhadap oknum-oknum kepolisian yang terlibat dalam kasus ini.

Jenderal polisi berbintang satu itu pun menyebut kejadian ini merupakan salah satu bentuk transparansi kepolisian karena langsung menindak tegas setiap kelalaian dalam proses penyidikan.

Dia menyatakan kepolisian daerah setempat sedang melakukan investigasi menyeluruh atas kasus itu. Pasalnya, banyak yang menilai bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana yang harus dibawa hingga peradilan umum.

“Terkait dengan pengawasan juga berjenjang. Polres sampai Mabes itu ada. Mulai propam, seksi pengawasan, Polda juga ada propam, inspektorat pengawasan darerah,” kata Awi.

“Makanya nanti kita lihat dulu hasil ivestigasnya (pidana atau tidak). Kita tunggu biar tim bekerja,” ujarnya.

Dugaan penganiayaan ini dialami seorang kuli bangunan bernama Sarpan (57). Ia mengaku menjadi korban penyiksaan saat berada di sel tahanan Polsek Percut Sei Tuan, Polrestabes Medan.

Sarpan dipaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap Dodi Somanto (41). Padahal, dia merupakan saksi pembunuhan tersebut. Sementara tersangka pembunuhan berinisial A pun sudah diamankan.

Akibat peristiwa itu, warga Jalan Sidomulyo, Pasar IX, Dusun XIII, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ini menderita luka di sekujur tubuh dan wajahnya.

Korban pembunuhan itu, Dodi Sumanto, tewas setelah dicangkul oleh tersangka pelaku berinsial A. Peristiwa itu terjadi di Desa Seo Rotan, Percut Sei Tuan pada 2 Juli lalu.

Continue Reading

Nasional

Aceh Hingga Papua Dukung Suhendra Jadi Ka BIN

Published

on

By

Medan  –  Kondisi negara belakangan ini memprihatinkan.

Kerawanan sosial akibat pandemi Covid-19 berkelindan dengan kontroversi Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila, serta putusan Mahkamah Agung (MA) yang berimbas pada polemik keabsahan hasil Pemilihan Presiden 2019.

Terkait hal itu, sejumlah pihak mengusulkan Suhendra Hadikuntono menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) masuk dalam daftar “reshuffle” kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo.

Selain kapasitas dan loyalitasnya, Suhendra juga dinilai berani sehingga diyakini mampu membenahi masalah intelijen di Indonesia, dan mengatasi keadaan karena ia pun berani pasang badan.

 Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar kembali menyatakan dukungannya kepada Suhendra Hadikuntono untuk menjadi kepala BIN.

Dia meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan dengan seksama harapan dan dukungannya terhadap Suhendra agar menjadi Kepala BIN.

“Bagi Aceh, sosok Suhendra  yang merupakan putra asli Sumatera penting untuk merawat perdamaian di Aceh dalam bingkai NKRI, dan juga bagi daerah-daerah lainnya,” kata Malik Mahmud dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2020).

Malik menginginkan BIN kembali dipimpin oleh sipil sebagaimana pada era Bung Karno saat BIN dikepalai Dr Soebandrio (1959-1965), dan Assad Ali sebagai Wakil Kepala BIN belum lama ini.

Hal senada diungkapkan Gubernur Jenderal Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Markus Yenu.

“Kami usulkan Kepala BIN dari sipil,” ujarnya.

Dengan dipimpin sipil seperti Suhendra, kata Markus, maka pendekatan yang dilakukan BIN  terutama terhadap Papua dan Papua Barat akan lebih humanis atau manusiawi.

“Dengan pendekatan humanis, niscaya rakyat Papua akan lebih dimanusiakan,”timpal Markus

“Saya apresiasi jika ada supremasi sipil. Jangan semua lembaga dipimpin oleh figur polisi atau militer,” sarannya.

“Selama BIN dipimpin oleh tentara atau polisi, Papua tetap bergejolak. Kini saatnya sipil memimpin BIN,” tegasnya.

Sipil, lanjut Markus, tentu punya “mind frame” (pola pikir) yang berbeda, sehingga dalam operasi intelijen akan lebih humanis, serta mengedepankan “prosperity approach” (pendekatan kesejahteraan) daripada “security approach” (pendekatan keamanan) yang selama ini terbukti gagal.

“Kalau Papua mau beres, salah satu simpulnya adalah Kepala BIN dari sipil,” tandasnya.  (malaon)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 Jarrakposmedan.com